28 Mei 2020 | Dilihat: 76 Kali
Kelola Dana Corona, Pemprov Gandeng Kajati dan BPKP Kaltim
noeh21
Penandatangan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Kajati dan BPKP Kaltim terkait penggunaan dana penanggulangan Corona.(Foto Humas Setda Kaltim)
NuStar - Kaltim          
Pemprov Kaltim akan mengelola dana penanganan  Covid 19 dengan benar dan sesuai peraturan, sehingga pasca Corona semua alokasi anggaran bisa dipertanggungjawaban dengan baik termasuk bantuan sejumlah perusahaan dan kelompok masyarakat.
                
Nawaitu Pemprov Kaltim ini diwujudkan dengan dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan BPKP Kaltim. Kerjasama yang dituangkan dalam naskah setebal 3 halaman itu, ditanda-tangani Gubernur Kaltim Isran Noor yang diwakili Wagub Hadi Mulyadi, kemudian Kajati Chaerul Amir dan Kepala BPKP Supriyadi.

“Kerjasamanya terkait pengelolaan anggaran untuk penanganan Corona tergolong besar yakni Rp500 M yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan diantaranya pengadaan alat kesehatan, Bansos dan lainnya,” terang Wagub Hadi Mulyadi.
                
Dengan MoU, ujar Hadi, diharapkan jika hal-hal dirasa ragu dan berdampak terhadap hukum karena dasar hukumnya maka  Pemprov Kaltim dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kaltim, bisa meminta saran kepada Kejaksaan Tinggi atau BPKP.
                
Hal senada dibenarkan Kajati Chaerul Amir dan Kepala BPKP Supriyadi yang menilai aturan dalam penanganan Corona sifatnya darurat sehingga bisa dilakukan tindakan cepat seperti pengadaan alat kesehatan atau obat. “Bisa saja karena nilai besar, semua proses pengadaan dengan sistem singkat seperti tanpa tender namun belakangan ada yang mempermasalahkan,” sebut Chaerul.
                
MoU yang ditanda-tangani di  Kantor Gubernur Kaltim ini disaksikan Pj Sekprov Kaltim HM Sa’bani, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M Ishak, Kepala Biro Ekonomi Nazrin, Kepala Biro Hukum Suroto dan Kepala Biro Humas Syafranuddin, serta jajaran Kejati Kaltim dan Perwakilan BPKP Kaltim.
              
Pj Sekda Kaltim, Sa’bani menerangkan MoU dilakukan untuk  meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19 termasuk pengadaan barang dan jasa sehingga memperoleh hasil optimal, tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat serta sesuai ketentuan perundang-undangan. “Kita ingin semuanya sesuai aturan dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Sa’bani.(team)